• Email: cfpaper2018@bappenas.go.id
  • Call Us: +62 392 4446
Tentang

Term of Reference

SEMINAR NASIONAL : “ARAH KELEMBAGAAN YANG IDEAL UNTUK MENYONGSONG INDONESIA 2045”

 

Latar Belakang

Dalam konteks global, telah digagas 4 (empat) Pilar Pembangunan Indonesia 2045 yang menjadi acuan dalam mencapai kemajuan dan pencapaian pembangunan jangka panjang nasional Indonesia yakni Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. 

Pemantapan 4 (empat) pilar tersebut didasarkan oleh alasan-alasan dan strategi-strategi untuk mencapai visi bersama Indonesia 2045. Konteks pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK berperan penting dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termaksud dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, sebab apabila kualitas sumber daya manusia (yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)) rendah, maka rendah pula produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Sehingga, kebutuhan untuk memupuk pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, salah satunya dengan peningkatan kualitas dan kapasitas pendidikan menjadi tantangan yang kemudian akan dihadapi untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 yang berfokus pada pembangunan manusia sebagai subyek (human capital), obyek (human resources), dan penikmat pembangunan. Tidak hanya itu, aspek global lainnya adalah pembangunan ekonomi, dimana sejak gagalnya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang kedua (1997) akibat krisis, mendorong Indonesia untuk melalukan penyusunan kembali langkah-langkah pembangunan yang baru. Krisis yang telah meluluh-lantakkan perekonomian Indonesia telah membuka mata betapa pentingnya membangun dan lebih memperkuat fondasi perekonomian agar berdaya tahan tinggi. Aspek tersebut kemudian mendasari dibutuhkannya strategi dan perencanaan yang lebih inovatif, guna tercapainya fokus pembangunan perekonomian dengan mengembangkan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat dan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan sosial sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat.

Dalam ranah hukum dan politik, sejak momentum pergantian rezim Orde Baru pada Mei 1998, persoalan  demokratisasi adalah isu utama kehidupan politik nasional. Kondisi seperti ini jelas memerlukan sistem politik yang kuat dan kepemimpinan yang bersih, agar mampu memberikan arah yang sesungguhnya dari reformasi dan demokratisasi Indonesia. Didasari hal tersebut, struktur ketatanegaraan Indonesia kemudian mengalami perubahan besar dengan mengimplementasikan sistem check and balance yang menuntut pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang dilandaskan pada konsep nomokrasi dan demokrasi, sehingga kemudian diperlukan dukungan sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas. Pelaksanaan pembangunan bidang hukum mau tidak mau harus melalui proses perencanaan yang matang sehingga memudahkan penerapan, penegakan dan evaluasi pelaksanaannya, guna mencapai tujuan dari visi Indonesia yang berfokus pada Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan semakin kokoh dengan kualitas demokrasi yang semakin baik, reformasi kelembagaan dan birokrasi, pembangunan sistem hukum nasional dan anti korupsi, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, serta kemampuan pertahanan dan keamanan yang tinggi dapat tercapai secara maksimal.

Untuk menghadapi tantangan dari beberapa isu nasional tersebut, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengedepankan salah satu aspek untuk menjaga kualitas produk perencanaan, yakni dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan pembangunan. Hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kebebasan mengemukakan pendapat penting diterapkan guna mendapatkan inovasi dan inspirasi dari rakyat yang diharapkan dapat memperbaiki keadaan, serta menjadi penentuan nasib bangsa kedepannya. Apabila kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dapat direalisasikan, niscaya akan ada  banyak masukkan dari rakyat, dan pemimpin juga akan mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan rakyatnya, sehingga diharapkan terjadi hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyatnya. Berkaitan dengan isu dan pemahaman permasalahan di atas, pembahasan secara lugas tentang Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan; dan Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan perlu mendapatkan masukan, solusi dan strategi komprehensif serta visible dari  berbagai pihak (akademisi, praktisi, pemangku kepentingan). Dengan demikian, pemerhati pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan akan mendapatkan pemahaman yang terang dan berimbang dalam menyerap aspirasi masyarakat dan kehendak penyelenggara negara.

Penyelenggaraan negara (governance) pada dasarnya meliputi beberapa  kegiatan utama, yaitu perumusan kebijakan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut, serta kegiatan lain yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua kegiatan tersebut betul-betul diarahkan untuk mewujudkan tujuan bernebegara sebagaimana ditetapkan di dalam pembukaan konstitusi. Di antara beberapa kegiatan tersebut, yang paling utama adalah perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal Negara bertindak untuk merumuskan kebijakan, maka dalam konteks ini Negara sedang menjalankan peran sebagai regulator karena Negara sedang merumuskan dan membuat serangkaian tindakan yang salah satunya kemudian dipilih untuk dirumuskan dalam bentuk regulasi agar kebijakan tersebut mempunyai kekuatan memaksa untuk dipatuhi dan dilaksanakan, sedangkan Negara disebut sebagai menjalankan peran sebagai operator apabila kebijakan atau regulasi sudah ada dan negara melaksanakan regulasi tersebut karena berbagai alasan, (misalnya masyarakat termasuk pelaku ekonomi sedang kesulitan likuiditas atau tidak berminat untuk masuk pada bidang yang diatur, atau karena Negara memandang perlu untuk memberikan standar untuk suatu kegiatan pelayanan tertentu). Selanjutnya kegiatan tersebut dijalankan oleh pihak ketiga yang dapat secara permanen menjalankan sebagian dari peran Negara tersebut dan selanjutnya Negara hanya bertindak untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan oleh pihak ketiga tersbut, tanpa harus memainkan sendiri peran tersebut. Negara dalam hal ini harus memastikan bahwa pihak ketiga memenuhi kewajibannya tersebut. Dibanding peran sebagai regulator, hampir semua peran negara sebagai operator dapat dipihak ketigakan kecuali hal-hal yang bekaitan dengan penjatuhan hukuman, misalnya menjatuhkan hukuman mati dalam rangka melaksanakan undang-undang atau kegiatan lain yang sngat spesifik yang biasanya juga diatur dalam UU. 

Isu kelembagaan diberbagai sektor mengenai belum optimalnya hubungan antar lembaga, masih tingginya egosektoral, dan friksi terkait tugas pokok dan fungsi antar lembaga yang “kadang” dirasa overlap menimbulkan beban birokrasi tersendiri dan membuat permasalahan pokok yang ingin coba diatasi malah menjadi tidak tertangani dengan optimal akibat malah berkutat dimasalah ego sektoral kelembagaan. Peranan tiap lembaga tentu tidak lepas dari apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undang atau regulasi, hal ini menjadi landasan bagi pelaksanaan peran masing-masing lembaga, namun demikian kondisi dan dinamika sosial yang ada membutuhkan respon kebijakan yang tepat dan dinamika sosial, politik, hukum dan ekonomi bergerak demikian cepat sehingga memerlukan respon yang tanggap tidak hanya pemerintah, namun juga akademisi dan pemangku kepentingan di pusat hingga di daerah. Di sisi lain kendala sumber daya manusia perumus kebijakan dan penentu kebijakan kurang memahami urgensi untuk mampu beradaptasi menghadapi tantangan yang ada demikian mengakar sebagai akibat dari pola rutinitas dan pendekatan business as usual dalam menghadapi persoalan yang sebenarnya tidak dapat diatasi dengan pendekatan biasa-biasa saja. Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bermaksud menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema: “Arah Kelembagaan yang Ideal untuk Menyongsong Indonesia 2045”, dengan mendorong pendekatan yang not business as usual, feasible (layak), terintegrasi, evidence based, serta akuntabel .

Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan pemahaman dan masukan untuk mengatasi isu nasional yang berkaitan dengan araha kelembagaan yang ideal untuk menyongsong pembangunan jangka menengah 2025 dan visi Indonesia 2045;
  2. Memberikan masukan melalui pendekatan yang mendalam, feasible (layak) dan inovatif untuk mengatasi tantangan pembangunan terkait arah kelembagaan yang ideal untuk mendukung berbagai sektor pembangunan.
  3. Menjadi masukan bagi stakeholder dalam mengambil kebijakan dan tindakan yang tepat dalam pilar pembangunan: a). Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK, b). Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, c). Pemerataan Pembangunan; dan d). Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan;
  4. Mendorong dialog terbuka berdasarkan pendekatan evidence based policy terkait berbagai permasalahan pembangunan prioritas dan pilihan kebijakan pembangunan untuk mengatasinya;
  5. Sebagai wadah dialog antara pemangku kepentingan, masyarakat, akademisi, praktisi dalam konteks perencanaan pembangunan nasional.